REPOSITORY
# Debug Box
/var/www/opac/repo/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id not in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id not in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10140" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Triwanto, -SH., - -MH%" ]
PENGARUH SURAT TEGURAN SURAT PKASA DAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN …
Tunggakan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan negara menurun. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak adalah dengan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan agar wajib pajak membayar hutang pajaknya. Salah satu tindakan penagihan pajak yang berpotensi untuk mencairkan tunggakan pajak adalah melalui penagihan akt…
- Tanggal
- 0000-00-00
- No. Panggil
- SE.AKT 336.2 Umu p II-2019
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARISAN (Studi Kasus P…
Tanah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, bahkan bagian dari kehormatan, karena itulah tanah bukan saja dilihat dari hubungan ekonomis sebagai salah satu faktor produksi. Tetapi lebih dari itu tanah mempunyai hubungan emosional dengan masyarakat, lebih-lebih lagi masyarakat Indonesia yang agraria. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Agung d…
- Tanggal
- 2019-08-26
- No. Panggil
- SH 346.07 Bag a II-2019
KAJIAN YURIDIS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH…
Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah yang menimbulkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH-Perdata. Perbuatan melawan hukum tersebut dapat menimbulkan sengketa perdata. Sengketa perdata yang berkenan dengan tanah dapat terjadi antar individu atau dengan Badan H…
- Tanggal
- 2019-07-29
- No. Panggil
- SH 347.05 Sus k II-2019
TINJAUAN YURIDIS GUGATAN WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMI…
Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin…
- Tanggal
- 2019-09-09
- No. Panggil
- SH 347.05 Wah t II-2019
ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGEKTA PERJANJI…
Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang - Undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain. Hubungan antara pengguna jasa hukum atau klien dengan penyedia jasa hukum haruslah didasari dengan kepercayaan. Hubungan antara klien dan jasa hukum dituangkan dalam suatu bentuk kontrak atau perjanjian, selain itu bisa juga diatur mengenai penyelesaian …
- Tanggal
- 2019-08-27
- No. Panggil
- SH 347.05 Wah a II-2019
SINKRONISASI ANTAR UU NO 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi antara UU No 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dengan Pasal 40 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan juga untuk mengetahui kerahasiaan serta hak – hak nasabah yang masih dilindungi oleh perbankan setelah dikeluarkannya UU Nomor 9 Tahun 2017.
- Tanggal
- 2019-08-23
- No. Panggil
- SH 342.025 98 Iks s II-2019
ANALISIS TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN KEPADA KPPU ATAS PENGAMBILALIHA…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kasus, pertimabngan hakim, dan akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017. Penelitian ini memfokuskan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 yang mempelajari studi kepustakaan, buku-buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Metode Peneliti…
- Tanggal
- 2019-08-26
- No. Panggil
- SH 332.6 Nin a II-2019
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kasus, pertimabngan hakim, dan akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 Penelitian ini memfokuskan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Pdt.Sus-KPPU/201617 yang mempelajari studi kepustakaan, buku-buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Metode Penelitian …
- Tanggal
- 2019-08-26
- No. Panggil
- SH 346 Nan p II-2019
KAJIAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASIR PENGAIRAN NOMOR 332…
Sengketa konsumen antara Azim selaku konsumen dan PT. Bank Mandiri selaku Pelaku Usaha. Adanya cidera janji membuat PT. Bank Mandiri melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali fasilitas kredit melalui perantara KPKNL Pekanbaru
- Tanggal
- 2019-07-31
- No. Panggil
- SH 348.02 Yos k II-2019
SENGKETA TANAH AKIBAT PENDIRIAN GEDUNG DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN (Studi…
Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu di permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, memungkinkan pa…
- Tanggal
- 2019-08-27
- No. Panggil
- SH 333.2 Azy s II-2019