Ditemukan 725 for: author="WIBOWO"
# Debug Box 
/var/www/opac/repo/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"

Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"

SQL ⚙️: array:2 [
  "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))"
  "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 390"
]

Bind Value ⚒️: array:1 [
  0 => "%WIBOWO%"
]
Hal. Awal Sebelumnya 36 37 38 39 40 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tentang …
Komentar Bagikan
Dr WIBOWO MURTI SAMADI SH MSDr Lusia Indriastuti SH MH MSiWALUYO SLAMET PRADOTO SH MHFaizal Rizky Apreyanto

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai analisis yuridis putusan mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang persyaratan pencalonan kepala desa. Ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak memberikan kesempatan yang adil bagi warga negara yang ingin menjadi kepala desa, karena mensyaratkan calon kepala desa dan calon perangkat de…

Tanggal
2021-02-24
No. Panggil
SH 326 Fai a I-2021
cover
EKSISTENSI CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KOTA SURA…
Komentar Bagikan
AGATHA JUMIATI SH MHDr WIBOWO MURTI SAMADI SH MSWALUYO SLAMET PRADOTO SH MHAJI WAHYU NUGROHO

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Surakarta. Negara Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Selain itu negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat …

Tanggal
2021-02-24
No. Panggil
SH 326 Aji e I-2021
cover
“KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA SEBA…
Komentar Bagikan
ENDANG YULIANA SUSILOWATI SH MHDr BAMBANG ALI KUSUMO SH MHumDr WIBOWO MURTI SAMADI SH MSDENI AYU MURBNINGSIH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pidana terhadappelaku tindak pidana korupsi , dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim putusan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg . Perbuatan Korupsi di Indonesia ini sudah dalam keadaan yang cukup parah dan sudah m…

Tanggal
2021-01-01
No. Panggil
SH 345.05 Den k I-2021
cover
FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D…
Komentar Bagikan
AGATHA JUMIATI SH MHDr WIBOWO MURTI SAMADI SH MSDr. Lusia Indrastuti, SH., M.Si, MHZam Zam Yuma Syahputra

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap peneglolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan instansi teknis daerah di Kabupaten Nganjuk serta mengetahui faktor-faktor yang berperan terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di …

Tanggal
2021-03-08
No. Panggil
SH 326 Zam f I-2021
cover
Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadila…
Komentar Bagikan
Dr SHINTA RUKMI BUDHIASTUTI SH MHENDANG YULIANA SUSILOWATI SH MHDr WIBOWO MURTI SAMADI SH MSIMANUEL DAUD SEPTIANO WAAS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim terhadap kasus tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dan hambatan dalam proses pembuktian kasus tindak pidana ujaran kebencian. Tindak pidana ujaran kebencian menjadi perhatian masyarakat nasional serta internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Diperlukan adanya upaya yang den…

Tanggal
2021-03-01
No. Panggil
SH 345.05 Ima t I-2021
Hal. Awal Sebelumnya 36 37 38 39 40 Berikutnya Hal. Akhir